1. Ketetapan mengenai jumlah suara yaitu lebih dari 50% secara nasional serta lebih dari 20% di tiap provinsi yang ada di Indonesia Sebagai syarat sah untuk bisa memenangkan pemilu dan menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam ?
a. Pasal 6A ayat 1
b. Pasal 6A ayat 2
c. Pasal 6A ayat 3
d. Pasal 6A ayat 4
e. Pasal 6A ayat 5
Kunci : C
Pembahasan :
Pasal 6a ayat 3 ini menjelaskan tentang bagaimana syarat sah untuk bisa memenangkan pemilu dan menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden, yaitu berdasarkan jumlah perolehan suara yang dihitung pada saat pemilu. Ketetapan mengenai jumlah suara yaitu lebih dari 50% secara nasional serta lebih dari 20% di tiap provinsi yang ada di Indonesia.
2. Pada bunyi Pasal 6A ayat 4 menjelaskan tentang ?
a. Syarat umum calon presiden pada pemilu
b. Usulan pemberhentian presiden
c. Syarat berkoalisi
d. Pemilihan umum presiden putaran kedua
e. Pasangan yang diusulan oleh satu partai politik
Kunci : D
Pembahasan :
Pasal 6a ayat 4 ini mengatur tentang bagaiman jika dalam perhitungan suara hasil pemilu tidak didapat pasangan calon yang memenusi kriteria pada pasal 6a ayat 3 maka akan dilakukan pemilihan umum putaran kedua dengan peserta pasangan calon yang memperoleh jumlah suara tertinggi pertama dan kedua.
3. Janji yang diucapkan oleh presiden ketika dilantik diatur dalam pasal ?
a. Pasal 6
b. Pasal 7
c. Pasal 8
d. Pasal 9
e. Pasal 10
Kunci : D
Pembahasan : Pasal 9 dari Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini menerangkan tentang sumpah dan janji dari seorang Presiden dan Wakilnya berdasarkan agama dan kepercayaan masing - masing yang terdapat pada pasal 9 ( 1 ). Selain itu Pasal 9 ( 2 ) menerangkan tentang tempat dan waktu pelaksanaan sumpah dan janji saat diucapkan.
4. Seorang Wakil Presiden memiliki hak untuk menggantikan posisi jabatan seorang presiden dalam menjalankan tugas - tugas kenegaraan sampai pada masa jabatan presiden merupakan bunyi pasal ?
a. Pasal 6 ayat 4
b. Pasal 7 ayat 2
c. Pasal 8 ayat 1
d. Pasal 9 ayat 2
e. Pasal 10 ayat 2
Kunci : C
Pembahasan : Penjelasan Pasal 8 ayat 1 UUD 1945 Seorang Wakil Presiden memiliki hak untuk menggantikan posisi jabatan seorang presiden dalam menjalankan tugas - tugas kenegaraan sampai pada masa jabatan presiden yang mangkat itu habis dan bukannya sampai masa seumur hidup.
5. apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh ?
a. Mahkama agung atas usul MPR
b. MPR atas usul DPR
c. Mahkama agung atas usul DPR
d. Rakyat atas usul MPR
e. Mahkama agung atas Mahkama Konstitusi
Kunci : B
Pembahasan: Pasal 7A Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
6. Larangan pembekuan dan/atau pembubaran DPR oleh Presiden tercantum dalam Pasal ?
a. Pasal 7B
b. Pasal 7C
c. Pasal 8A
d. Pasal 9A
e. Pasal 9B
Kunci : B
Pembahasan : Pasal 7C Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan politis bahwa DPR tidak dapat mem-berhentikan Presiden, kecuali mengikuti ketentuan Pasal 7A (ketentuan ini diangkat dari Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan Presiden juga tidak dapat membekukan DPR. Ketentuan itu juga dimaksudkan untuk melindungi keberadaan DPR sebagai salah satu lembaga negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat sekaligus mene-guhkan kedudukan yang setara antara Presiden dan DPR yang sama-sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat.
7. kekuasaan presiden atas angkatan darat, laut dan udara diatur dalam pasal ?
a. Pasal 6
b. Pasal 7
c. Pasal 8
d. Pasal 9
e. Pasal 10
Kunci: E
Pembahasan : penjelasan dari pasal 10 Undang Undang Dasar 1945 ini memuat tentang kekuasaan pemerintah negara yang dalam hal ini seorang presiden dalam memegang kendali penuh atas kekuatan negara yang terletak pada angkatan darat, laut dan udara.
8. Sebagaimana tercantum didalam UUD Pasal 9 ayat 2 Sumpah dan janji seorang Presiden dan wakil presiden haruslah disaksikan oleh ?
a. MPR dihadapan Mahkamah Agung
b. Rakyat Indonesia dan MPR
c. DPR dihadapan Mahkamah Konstitusi
d. MPR dan DPR
e. MPR dihadapan Mahkamah Konstitusi
Kunci : A
Pembahasan: asal 9 ( 2 ) Undang - undang Dasar ( UUD ) 1945 menjelaskan bahwa dalam mengucapkan Sumpah dan janji seorang Presiden dan wakil presiden haruslah disaksikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadapan Mahkamah Agung. Namun apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat menggelar sidang, maka dalam mengucapkan sumpah dan janji presiden dan wakilnya bisa dilakukan dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
9. Bunyi Pasal 28 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan tentang ?
a. Kekosongan jabatan presiden
b. Kekosongan jabatan wakil presiden
c. Kekosongan jabatan presiden dan wakilnya
d. Kekosongan jabatan MPR
e. Kekosongan jabatan ketua DPR
Kunci : B
Pembahasan : Pasal 8 ( 2 )Undang - undang dasar ( UUD ) 1945 menjelaskan tentang, Apabila terjadi kekosongan untuk jabatan seorang wakil presiden karena yang bersangkutan sakit atau meninggal dunia karena sebab lainnya, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat akan menyelenggarakan rapat guna membahas dua orang calon wakil presiden yang sebelumnya telah diusulkan oleh seorang presiden.
10. Apabila terjadi suatu keadaan di mana seorang presiden dan wakilnya secara bersama-sama tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai presiden dan wakilnya, maka untuk pelaksana tugas kepresidenan dilakukan oleh ?
a. MPR dibantu DPR
b. Menteri Kabinet kerja
c. Menlu, Mendagri, dan Menteri Pertahanan
d. Mahkama konstitusi dan Mahkama Agung
e. Semua Benar
Kunci : C
Pembahasan : Pasal 8 ( 3 ) Undang - undang dasar ( UUD ) 1945 menjelaskan tentang, Apabila terjadi suatu keadaan di mana seorang presiden dan wakilnya secara bersama-sama tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai presiden dan wakilnya, maka untuk pelaksana tugas kepresidenan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) , dan Menteri Pertahanan untuk sementara waktu
Demikianlah ulasan kami tentang latihan soal PKN tentang UUD 1945 semoga bermanfaat untuk anda para guru dan siswa
April 23, 2018
Share:
About 
0 komentar: