Sejarah dan Isi Dari Perjanjian Renville Yang Perlu Anda Tahu

perjanjian Renville adalah perjanjian bersejarah antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Disebut Perjanjian Renville karena perundingan dilakukan di atas geladak kapal USS Renville dari Amerika Serikat. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Belgia, Australia dan Amerika Serikat.
Perundingan Renville dilaksanakan untuk menyelesaikan pertikaian antara pihak Indonesia dan Belanda. Keduanya terlibat perseteruan dikarenakan serangan Belanda lewat peristiwa Agresi Militer I pada tanggal 21 Juli sampai 4 Agustus 1947. Belanda juga dianggap telah melanggar isi perjanjian Linggarjati yang telah disetujui sebelumnya.

Dari pihak Indonesia perundingan ini diwakili oleh Mr. Amir Syarifudin, sedangkan perwakilan pihak Belanda oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo, dia merupakan seorang Indonesia yang telah memihak kepada Belanda.
Dengan ditempatkannya R. Abdulkadir Widjojoatmodjo hal ini merupakan sebuah siasat belanda, bahwa pertikaian antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri bukan menjadi masalah internasional. tujuannya untuk menyelesaikan segala bentuk pertikaian antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Perundingan ini di latar belakangi adanya peristiwa penyerangan Belanda terhadap Indonesia yang disebut dengan Agresi Militer Belanda Pertama yang jatuh pada tanggal 21 Juli 1947 hingga 4 Agustus 1947. Di luar negeri dengan adanya peristiwa penyerangan yang dilakukan Belanda terhandap Indonesia, menimbulkan reaksi keras.
Pada tanggal 1 Agustus 1947, akhirnya dewan keamanan PBB memerintahkan keduanya untuk menghentikan tembak menembak. Pada tanggal 4 Agustus 1947, Republik Indonesia dan Belanda mengumumkan gencatan dan berakhir pula Agresi Militer Pertama.
Perundingan pihak Belanda dan pihak Indonesia dimulai pada tanggal 8 Desember1947 diatas kapal Renville yang tengah berlabuh di teluk Jakarta. Perundingan ini menghasilkan saran-saran KTN dengan pokok-pokonya yaitu pemberhentian tembak-menembak di sepanjang Garis van Mook serta perjanjian peletakan senjata dan pembentukan daerah kosong militer.
Berikut adalah pokok-pokok isi perjanjian Renville, yaitu:
1. Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat.
2. RIS atau Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda.
3. Belanda dapat menyerahkan kekuasaanya ke pemerintah federal sementara, sebelum RIS terbentuk.
4. Negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat.
5. Enam bulan sampai satu tahun, akan diadakan pemilihan umum (pemilu) dalam pembentukan Konstituante RIS.
6. Setiap tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia.
Isi Perjanjian Renville ternyata membuat Indonesia semakin sulit. Wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan terjadi blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Akibat lain dari Perjanjian Renville adalah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin karena banyaknya protes dari golongan-golongan masyarakat di Indonesia. Selain itu, karena banyaknya protes tersebut, muncul kelompok-kelompok anti pemerintah. Meskipun banyak protes yang dilayangkan, Kabinet Hatta - kabinet baru setelah runtuhnya Kabinet Amir Syarifuddin - dengan terpaksa tetap melaksanakan Perjanjian Renville walaupun sangat merugikan untuk Indonesia.
Contoh kerugian yang dialami Indonesia antara lain wilayah Indonesia yang sudah dalam penguasaan Belanda harus segera dikosongkan dari TNI. Pasukan Divisi Siliwangi di Jawa Barat yang sudah dikuasai oleh Belanda juga harus dipindahkan ke Jawa Tengah dan Jogjakarta karena kedua wilayah tersebut masih dikuasai oleh RI. Hal tersebut juga dilakukan oleh pasukan RI di Jawa Timur. Peristiwa tersebut dikenal sebagai hijrah. Selain itu, berdasarkan Persetujuan Renville, muncul Garis Demarkasi Van Mook yang semakin mempersempit wilayah RI.

November 15, 2018 Share:

RPP Matematika Kelas XII Kurikulum 2013

 

                                             RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
                                                                               (RPP)

Nama Sekolah              :     SMA Nusantara 2 Majalengka
Mata Pelajaran             :     Matematika
Kelas / Semester          :     XII / I
Materi                          :     Aljabar
Alokasi Waktu             :     2 jam pelajaran (1 pertemuan).

 A. Standar Kompetensi     :     1.     Menyelesaikan masalah program linear.
 B. Kompetensi Dasar        :     1.1.  Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel.
 C. Indikator                       :     1.     Mengenal arti sistem persamaan linear dua variabel.
                                                 2.    Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear
                                                        dua variabel.
  D. Tujuan Pembelajaran

  1. Peserta didik dapat mengenal arti sistem persamaan linear dua variabel. (nilai yang  ditanamkan:      Rasa ingin tahu, Mandiri, Kreatif, Kerja keras. Demokratis.).
    2. Peserta didik dapat menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. (nilai yang ditanamkan: Rasa ingin tahu, Mandiri, Kreatif, Kerja keras. Demokratis.).
    3. Karakter siswa yang diharapkan  : 
    Rasa ingin tahu, Mandiri, Kreatif, Kerja keras. Demokratis.
    4. Kewirausahaan / Ekonomi Kreatif   : 
    Berorientasi tugas dan hasil, Percaya diri,Keorisinilan.

E. Materi Ajar
Sistem persamaan linear.

F. Metode Pembelajaran
- Ceramah, tanya jawab, diskusi.
- Strategi Pembelajaran
- Tatap Muka    Terstruktur    Mandiri

    Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Mengenal arti sistem persamaan linear dua variabel. Siswa dapat Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel.

    Langkah-langkah Kegiatan

Pertemuan Pertama

Pendahuluan
Apersepsi  : Mengingat kembali materi mengenai persamaan garis dan pembuatan grafiknya, serta cara menentukan titik potong dua garis.
Motivasi     : Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat mengenal arti sistem persamaan linear dua variabel dan menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel.
    Kegiatan Inti
    Eksplorasi
    Dalam kegiatan eksplorasi :
    Peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru (selain itu misalkan dalam bentuk lembar kerja, tugas mencari materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan lingkungan, atau pemberian contoh-contoh materi untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb) mengenai penjelasan arti sistem persamaan linear dua variabel dan cara menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, kemudian antara peserta didik dan guru mendiskusikan materi mengenai sistem persamaan linear, cara menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel). (nilai yang ditanamkan: Rasa ingin tahu, Mandiri, Kreatif, Kerja keras. Demokratis.).
    Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan mengenai arti sistem persamaan linear dua variabel dan cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. (nilai yang ditanamkan: Rasa ingin tahu, Mandiri, Kreatif, Kerja keras. Demokratis.).
    Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas mengenai penentuan daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dan penentuan sistem persamaan yang daerah himpunan penyelesaiannya diberikan pada gambar. (nilai yang ditanamkan: Rasa ingin tahu, Mandiri, Kreatif, Kerja keras. Demokratis.);

    Elaborasi
    Dalam kegiatan elaborasi,
    Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai pengidentifikasian beberapa persamaan yang merupakan persamaan linear dua variabel, penentuan daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian dari persamaan linear dan sistem persamaan linear dua variabel yang diberikan, serta penentuan sistem (nilai yang ditanamkan: Rasa ingin tahu, Mandiri, Kreatif, Kerja keras. Demokratis.).
    Persamaan yang daerah himpunan penyelesaiannya diberikan pada gambar, sebagai tugas individu. (nilai yang ditanamkan: Rasa ingin tahu, Mandiri, Kreatif, Kerja keras. Demokratis.).
    Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh soal. (nilai yang ditanamkan: Rasa ingin tahu, Mandiri, Kreatif, Kerja keras. Demokratis.).
    Peserta didik mengerjakan beberapa soal latihan dalam buku paket halaman tertentu sebagai tugas individu. (nilai yang ditanamkan: Rasa ingin tahu, Mandiri, Kreatif, Kerja keras. Demokratis.);
    Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa:
a.    Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui (nilai yang ditanamkan: Rasa ingin tahu, Mandiri, Kreatif, Kerja keras. Disiplin. Demokratis);
b.    Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. (nilai yang ditanamkan: Rasa ingin tahu, Mandiri, Kreatif, Kerja keras).
3. Penutup
- Peserta didik membuat rangkuman dari materi mengenai sistem persamaan linear khususnya sistem persamaan linear dua variabel. (nilai yang ditanamkan: Rasa ingin tahu, Mandiri, Kreatif, Kerja keras. Demokratis.);
    Peserta didik dan guru melakukan refleksi. (nilai yang ditanamkan: Rasa ingin tahu, Mandiri, Kreatif, Kerja keras. Demokratis.);
    Peserta didik diberikan pekerjaan rumah (PR) berkaitan dengan sistem persamaan linear.dari soal-soal latihan dalam buku paket yang belum terselesaikan di kelas atau dari referensi lain. (nilai yang ditanamkan: Rasa ingin tahu, Mandiri, Kreatif, Kerja keras. Demokratis.);

H. Alat dan Sumber Belajar
Sumber :
    Buku paket, yaitu buku Matematika SMA Kelas XII Semester Ganjil Jilid 3A, Penerbit Erlangga, karangan Noormandiri.
    Buku referensi Penerbit Esis, Grafindo.
Alat :
    Laptop
    LCD

    Penilaian

Kunci jawaban :

 

Mengetahui :                                                                               Majalengka, 05 Maret 2018 
Kepala SMA Nusantara 2 Majalengka                                       Guru Mata Pelajaran,




…………………………..                                                          BAMBANG HERMAWAN
…………………………..                                                          NIP.

April 24, 2018 Share:

soal latihan PKN beserta kunci jawaban Bab UUD 1945

1.    Ketetapan mengenai jumlah suara yaitu lebih dari 50% secara nasional serta lebih dari 20% di tiap provinsi yang ada di Indonesia Sebagai syarat sah untuk bisa memenangkan pemilu dan menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam ?

a.    Pasal 6A ayat 1
b.    Pasal 6A ayat 2
c.    Pasal 6A ayat 3
d.    Pasal 6A ayat 4
e.    Pasal 6A ayat 5

Kunci : C
Pembahasan :
Pasal 6a ayat 3 ini menjelaskan tentang bagaimana syarat sah untuk bisa memenangkan pemilu dan menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden, yaitu  berdasarkan jumlah perolehan suara yang dihitung pada saat pemilu. Ketetapan mengenai jumlah suara yaitu lebih dari 50% secara nasional serta lebih dari 20% di tiap provinsi yang ada di Indonesia.

2.    Pada bunyi Pasal 6A ayat 4 menjelaskan tentang ?

a.    Syarat umum calon presiden pada pemilu
b.    Usulan pemberhentian presiden
c.    Syarat berkoalisi
d.    Pemilihan umum presiden putaran kedua
e.    Pasangan yang diusulan oleh satu partai politik 

Kunci : D

Pembahasan :
Pasal 6a ayat 4 ini mengatur tentang bagaiman jika dalam perhitungan suara hasil pemilu tidak didapat pasangan calon yang memenusi kriteria pada pasal 6a ayat 3 maka akan dilakukan pemilihan umum putaran kedua dengan peserta pasangan calon yang memperoleh jumlah suara tertinggi pertama dan kedua.

3.    Janji yang diucapkan oleh presiden ketika dilantik diatur dalam pasal ?
a.    Pasal 6
b.    Pasal 7
c.    Pasal 8
d.    Pasal 9
e.    Pasal 10

Kunci : D

Pembahasan : Pasal 9 dari Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini menerangkan tentang sumpah dan janji dari seorang Presiden dan Wakilnya berdasarkan agama dan kepercayaan masing - masing yang terdapat pada pasal 9 ( 1 ). Selain itu Pasal 9 ( 2 ) menerangkan tentang tempat dan waktu pelaksanaan sumpah dan janji saat diucapkan.

4.    Seorang Wakil Presiden memiliki hak untuk menggantikan posisi jabatan seorang presiden dalam menjalankan tugas - tugas kenegaraan sampai pada masa jabatan presiden merupakan bunyi pasal ?

a.    Pasal 6 ayat 4
b.    Pasal 7 ayat 2
c.    Pasal 8 ayat 1
d.    Pasal 9 ayat 2
e.    Pasal 10 ayat 2

Kunci : C

Pembahasan : Penjelasan Pasal 8 ayat 1 UUD 1945 Seorang Wakil Presiden memiliki hak untuk menggantikan posisi jabatan seorang presiden dalam menjalankan tugas - tugas kenegaraan sampai pada masa jabatan presiden yang mangkat itu habis dan bukannya sampai masa seumur hidup.

5.    apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh ?

a.    Mahkama agung atas usul MPR
b.    MPR atas usul DPR
c.    Mahkama agung atas usul DPR
d.    Rakyat atas usul MPR
e.    Mahkama agung atas Mahkama Konstitusi

Kunci : B
Pembahasan: Pasal 7A Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

6.    Larangan pembekuan dan/atau pembubaran DPR oleh Presiden tercantum dalam Pasal ?

a.    Pasal 7B
b.    Pasal 7C
c.    Pasal 8A
d.    Pasal 9A
e.    Pasal 9B 

Kunci : B
Pembahasan : Pasal 7C Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan politis bahwa DPR tidak dapat mem-berhentikan Presiden, kecuali mengikuti ketentuan Pasal 7A (ketentuan ini diangkat dari Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan Presiden juga tidak dapat membekukan DPR. Ketentuan itu juga dimaksudkan untuk melindungi keberadaan DPR sebagai salah satu lembaga negara yang  mencerminkan kedaulatan rakyat sekaligus mene-guhkan kedudukan yang setara antara Presiden dan DPR yang sama-sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat.

7.    kekuasaan presiden atas angkatan darat, laut dan udara diatur dalam pasal ?

a.    Pasal 6
b.    Pasal 7
c.    Pasal 8
d.    Pasal 9
e.    Pasal 10

Kunci: E
Pembahasan : penjelasan dari pasal 10 Undang Undang Dasar 1945 ini memuat tentang kekuasaan pemerintah negara yang dalam hal ini seorang presiden dalam memegang kendali penuh atas kekuatan negara yang terletak pada angkatan darat, laut dan udara.

8.    Sebagaimana tercantum didalam UUD Pasal 9 ayat 2 Sumpah dan janji seorang  Presiden dan wakil presiden haruslah disaksikan oleh ?

a.    MPR dihadapan Mahkamah Agung
b.    Rakyat Indonesia dan MPR
c.    DPR dihadapan Mahkamah Konstitusi
d.    MPR dan DPR
e.    MPR dihadapan Mahkamah Konstitusi
Kunci : A
Pembahasan: asal 9 ( 2 ) Undang - undang Dasar ( UUD ) 1945 menjelaskan bahwa dalam mengucapkan Sumpah dan janji seorang  Presiden dan wakil presiden haruslah disaksikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadapan Mahkamah Agung. Namun apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat menggelar  sidang, maka  dalam mengucapkan sumpah dan janji presiden dan wakilnya bisa dilakukan dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

9.    Bunyi Pasal 28 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan tentang ?
a.    Kekosongan jabatan presiden
b.    Kekosongan jabatan wakil presiden
c.    Kekosongan jabatan presiden dan wakilnya
d.    Kekosongan jabatan MPR
e.    Kekosongan jabatan ketua DPR

Kunci : B
Pembahasan : Pasal 8 ( 2 )Undang - undang dasar ( UUD ) 1945 menjelaskan tentang, Apabila terjadi kekosongan untuk jabatan seorang wakil presiden karena yang bersangkutan sakit atau meninggal dunia karena sebab lainnya, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat akan menyelenggarakan rapat guna  membahas dua orang calon wakil presiden yang sebelumnya telah diusulkan oleh seorang presiden.


10.    Apabila terjadi suatu keadaan di mana seorang presiden dan wakilnya secara bersama-sama tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai presiden dan wakilnya, maka untuk pelaksana tugas kepresidenan dilakukan oleh ?

a.    MPR dibantu DPR
b.    Menteri Kabinet kerja
c.    Menlu, Mendagri, dan Menteri Pertahanan 
d.    Mahkama konstitusi dan Mahkama Agung
e.    Semua Benar

Kunci : C
Pembahasan : Pasal 8 ( 3 ) Undang - undang dasar ( UUD ) 1945 menjelaskan tentang, Apabila terjadi suatu keadaan di mana seorang presiden dan wakilnya secara bersama-sama tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai presiden dan wakilnya, maka untuk pelaksana tugas kepresidenan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) , dan Menteri Pertahanan  untuk sementara waktu

Demikianlah ulasan kami tentang latihan soal PKN tentang UUD 1945 semoga bermanfaat untuk anda para guru dan siswa

April 23, 2018 Share:

Soal PKN Beserta kunci jawaban SMP Terbaru

1.    Perundingan Roem Royen awalnya dilatar belakangi oleh ?
a.    Pemberontakan rakyat kepada jepang
b.    terjadinya serangan dari Belanda kepada Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan.
c.    Janji kemerdekaan jepang yang tidak ditepati
d.    Menyerahnya jepang pada sekutu
e.    Adanya campurtangan amerika dalam melawan jepang

Kunci : B
Pembahasan : Perundingan Roem Royen awalnya dilatarbelakangi oleh terjadinya serangan dari Belanda kepada Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Belanda melakukan serangan ke Yogyakarta serta serangan Agresi Militer Belanda II. Hal ini ditambah dengan adanya penahanan pemimpin Indonesia mulai mengundang kecaman dari dunia internasional terutama dari Amerika Serikat dan Dewa PBB.

2.    Perjanjian Roem Royen adalah adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal ?
a.    10 April 1949
b.    11 April 1949
c.    12 April 1949
d.    13 April 1949
e.    14 April 1949
Kunci : E
Pembahasan :  Perjanjian Roem Royen adalah adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949
3.    Nama Perjanjian Roem Royen diambil dari kedua pemimpin delegasi yaitu ?
a.    Ahmad Roem dan Mark van Roijen
b.    Mohammad Roem dan Herman van Roijen
c.    Malik Roem dan James van Roijen
d.    Abdul Rajak Roem dan Van Der Roijen
e.    Nur Ahmad Roem dan Mark van Roijen

Kunci : B
Pembahasan :  Nama Perjanjian Roem Royen diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen.

4.    Yang bukan merupakan anggota dari perwakilan Indonesia dalam perjanjian Roem Royen adalah ?
a.    Ali Sastro Amijoyo
b.    Dr. Leimena
c.    Ir. Juanda
d.    Moh. Yamin
e.    Latuharhary

Kunci : D
Pembahasan : pihak Indonesia diwakili oleh Mohammad Roem beberapa anggota seperti Ali Sastro Amijoyo, Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Supomo, dan Latuharhary.

5.    Yang bukan merupakan anggota dari perwakilan Indonesia dalam perjanjian Roem Royen adalah ?
a.    Dr. Van Houten
b.    dr. Gede
c.    Dr. P. J. Koets
d.    Van Hoogstratendan
e.    Dr. Gieben.
Kunci : A

Pembahasan : Sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Dr. J. Herman van Royen dengan anggotanya seperti Blom, Jacob, dr. Van, dr. Gede, Dr. P. J. Koets, Van Hoogstratendan dan Dr. Gieben.

6.    Berikut adalah hasil dari perundingan Roem Royen kecuali ?
a.    Angkatan bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan semua aktivitas gerilya
b.    Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB)
c.    Kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke kota Jakarta
d.    Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat
e.    Belanda memberikan semua hak, kekuasaan dan kewajiban kepada Indonesia

Kunci : C

Pembahasan :
a.    Angkatan bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan semua aktivitas gerilya
b.    Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB)
c.    Kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke kota Yogyakarta
d.    Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik
e.    Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagian dari Negara Indonesia Serikat
f.    Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat
g.    Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak
h.    Belanda memberikan semua hak, kekuasaan dan kewajiban kepada Indonesia

7.    Siapakah yang menjabat presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) adalah ?
a.    Moh. Hatta
b.    Ir. Soekarno
c.    Sultan Hamengkubuwono IX
d.    Sjafruddin Prawiranegara
e.    Mohammad Roem
Kunci: D
Pembahasan : Pada 6 Juli, Sukarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta, ibukota sementara Republik Indonesia. Pada 13 Juli, kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roem-van Roijen dan Sjafruddin Prawiranegara yang menjabat presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dari tanggal 22 Desember 1948 menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno

8.    keberadaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)  berakhir pada tanggal pada tanggal ?
a.    9 Maret 1949
b.    10 April 1949
c.    11 Mei 1949
d.    12Juni 1949
e.    13 Juli 1949
Kunci : E
Pembahasan : Sjafruddin Prawiranegara yang menjabat presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dari tanggal 22 Desember 1948 menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI pada tanggal 13 Juli 1949.

9.    Dimanakah Perundingan yang dilakukan para delegasi dari kedua belah pihak antara Indonesia dengan Belanda dilaksanakan ?
a.    Hotel Van Bigo di Jakarta
b.    Hotel Malaka di Yogyakarta
c.    Hotel Marriot di Jakarta
d.    Hotel C1 di Surabaya
e.    Hotel Des Indes di Jakarta
Kunci : E
Pembahasan : Perjanjian Roem Royen adalah adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta

10.    Pada 22 Juni 1949 diadakan perundingan segitiga di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh ?
a.    Ir. Soekarno
b.    Sultan Hamengkubuwono IX
c.    Christchley
d.    Van Hoogstratendan
e.    Ali Sastro Amijoyo
Kunci : C
Pembahasan : Pada 22 Juni 1949 diadakan perundingan segitiga di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Christchley, antara Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), serta Belanda.

April 23, 2018 Share: